Menurut Mining Weekly, mengutip Reuters, Kementerian Pertambangan Republik Demokratik Kongo (DRC) telah memerintahkan penghentian aktivitas penambangan selama tiga bulan di beberapa bagian provinsi Kivu Selatan.
Keputusan menteri tersebut, yang ditandatangani oleh Menteri Pertambangan Kongo Louis Watum Kabamba, dikeluarkan pada tanggal 22 Mei. Keputusan ini berlaku di wilayah Mwenga dan Shabunda dan terutama ditujukan untuk mengatasi aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut.
Selama masa penangguhan, tim inspeksi khusus yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Kongo akan memverifikasi legalitas operasi penambangan di wilayah tersebut.
Keputusan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa DRC berupaya untuk mengekang penipuan penambangan dan aktivitas penambangan ilegal di provinsi tersebut.
Di provinsi Kivu Selatan di bagian timur DRC, simpanan emas, bijih timah, dan mineral berteknologi tinggi sebagian besar diekstraksi melalui penambangan rakyat.
Tahun lalu, DRC melarang perdagangan puluhan produk pertambangan rakyat yang berasal dari zona konflik di provinsi Kivu Selatan dan Kivu Utara, menyusul tuduhan bahwa mineral yang ditambang secara ilegal digunakan untuk membiayai kelompok bersenjata di wilayah timur.
Kongo juga merupakan rumah bagi beberapa cadangan kobalt, tembaga, dan litium terbesar di dunia.